 |
| Israel Setujui Buka 31 Pemukiman Baru Untuk Yahudi |
VELOX.CO.ID - Dalam keputusan pertama yang seperti yang sudah diprediksi seperti
itu, pemerintah Israel yang baru mengumumkan membuka 31 proyek pemukiman
di Tepi Barat, yang itu artinya akan ada penggusuran dan perampasan
tanah lagi terhadap warga Palestina di kawasan itu.
Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil memberikan lampu hijau
untuk 31 proyek, termasuk pembangunan mal di Mishor Adumim, sekolah
kebutuhan khusus di pemukiman Elkana, dan sinagog dan seminari Yahudi di
Karnei Shomron dan Kfar Adumim.
Menanggapi langkah tersebut, kelompok payung permukiman Dewan Yesha
menuntut agar Komite Perencanaan Tinggi bersidang lagi untuk menyetujui
pembangunan rumah permukiman Tepi Barat dan bukan hanya proyek
pembangunan publik.
“Kami sudah menunggu selama setengah tahun untuk persetujuan rumah
dan itu masih belum terjadi,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
“Panitia pembangunan harus segera bersidang untuk menyetujui
pembangunan unit rumah di seluruh wilayah. Kami sudah menunggu cukup
lama.”
Pemimpin oposisi dari Partai Joint List Israel, Ayman Odeh,
bagaimanapun, mengutuk pemerintah baru untuk menyetujui setiap bangunan
di pemukiman.
“Pemerintah baru ini kurang dari dua minggu dan telah menyetujui 31 rencana pembangunan di permukiman,” tweetnya.
“Kelompok Kiri sudah bernegosiasi ke pada ekstrimis kanan dan
mengesampingkan masalah diplomatik, tetapi mereka para ekstrimis yahudi
terus menyabotase peluang perdamaian dan memperdalam pendudukan,
penindasan, dan perampasan tanah dan hak hidup jutaan orang Palestina.”
Persetujuan itu datang setelah Menteri Luar Negeri Yair Lapid
mengatakan pada 28 Juni bahwa sebuah pos terdepan Tepi Barat milik
Palestina adalah ilegal dan akan dihancurkan dan digusur sesuai dengan
perintah tentara dan bahwa masalah itu tidak akan menjadi sumber
perpecahan di dalam pemerintahan koalisi yang rapuh.
“Pos terdepan akan dievakuasi,” katanya. “Itu ilegal. Ini sama sekali
bukan masalah kanan atau kiri. Ini adalah perintah dari tentara dan
pemerintahan sipil.”
Pernyataan Lapid datang sehari setelah tentara menolak seruan dari pemukim agar tidak meratakan pos terdepan.
Pada 24 Juni, PBB menuduh Israel secara terang-terangan melanggar
hukum internasional dan memintanya untuk menghentikan ekspansi ilegal.
Menurut Al Jazeera, Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB dan Tor
Wennesland, utusan PBB Timur Tengah, merujuk pada resolusi Dewan
Keamanan 2016 yang menyatakan pemukiman pendudukan sebagai “tidak
memiliki validitas hukum.”
“Saya sekali lagi menggarisbawahi, dengan tegas, bahwa permukiman
Israel merupakan pelanggaran mencolok terhadap resolusi PBB dan hukum
internasional,” kata Wennesland. “Mereka adalah hambatan utama bagi
pencapaian solusi dua negara dan perdamaian yang adil, tahan lama dan
komprehensif. Kemajuan semua aktivitas pemukiman harus segera
dihentikan.”
Pemerintah Israel yang baru baru saja menyetujui 31 pemukiman baru.
Naftali Bennett, Perdana Menteri baru, adalah ekstremis sayap kanan
yang tidak akan berhenti mencuri tanah Palestina kecuali jika Presiden
AS Biden membela hak asasi manusia dan hukum
internasional.https://t.co/UXUPeEkROk
— IfNotNow (@IfNotNowOrg) 23 Juni 2021
Kelompok Palestina Hamas pada 26 Juni menyerukan peningkatan
“perlawanan rakyat” terhadap pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat
yang diduduki.
“Persetujuan pemerintah pendudukan atas skema pemukiman yang mencakup
31 rencana pemukiman di Tepi Barat membuktikan ekstremisme pemerintah
[Naftali] Bennett dengan melanjutkan kebijakan penyusupan pemukiman,
perampasan tanah, dan pengusiran rakyat kami,” juru bicara Hamas
Abdul-Latif Al-Qanou mengatakan dalam sebuah posting Twitter.
Al-Qanou menyerukan “eskalasi intifada dan perluasan perlawanan
rakyat di seluruh Tepi Barat untuk menghadapi pendudukan dan proyek
pemukimannya.”
0 Comments